Candra Fajri Ananda – Professor – Economics

Make an appointment

Urip iku urup
“Hidup itu Nyala”

Curriculum Vitae

Professor - Economist - Researcher

Bahwa kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk berdiri sendiri,
berkuasa dan semua hanya untuk diri sendiri,
akan tetapi kita lahir untuk saling memberi, saling menolong dan
saling membantu sesama tanpa ada rasa pamrih.

Public Economics

Study of government policy through the lens of economic efficiency and equity

Public Finance

Study of the role of the government in the economy

History of Economic Thought

Study of the philosophies of the different thinkers

I am a Professor in Economics Department at Universitas Brawijaya, Indonesia

My expertise are Public Economics and Public Finance. I am also a research fellow for “The Effect of Transaction Costs on The Benefits of Hybrid Maize Farming in Dompu District, West Nusa Tenggara” and “Modeling Economic Growth in Contemporary Indonesia”.

Instagram post 18002500577662419

Instagram post 18002500577662419

Sebentar minggu Presiden terpilih pak Prabowo akan

Sebentar minggu Presiden terpilih pak Prabowo akan dilantik untuk menjadi nahkoda baru pembangunan bangsa Indonesia. Seluruh perangkat kementrian dan lembaga serta lembaga lainnya menyusul setelah pelantikan.

Akan sangat baik, menteri sebelumnya memiliki catatan posisi terakhir tentang sektor/bidnag yg ditangani. Dimana hal ini akan sangat membantu menyeri baru, untuk melanjutkan atau menyusun kebijakan baru yg lebih menggigit dan berdampak lebih besar.

Evidence Base policy adalah salah satu konsep dimana kebijakan yg berbasis data, fakta, sangat diperlukan, mengingat tekanan fiskal (APBN) lumayan besar dan tentu prinsip - prinsip efisiensi dan Efektifitas harus melandasi pelaksanaan seluruh kebijakan.

Data akan menjadi kunci dalam EBP ini, dampak suatu kebijakan bisa dilihat dengan with or without atau before or after - tentu tetap dg saat tersedianya kualitas data.

Apalagi saat ini, dimana perekonomian dunia sedang mengalami ketidakpastian tinggi (bahkan sudah berdampak saat ini) - disiplin fiskal, planning and budgeting harus benar terintegrasi untuk mendapatkan penggunaan anggaran yg berorientasi pada output atau bahkan outcome.

Instagram post 18327546775194834

Instagram post 18327546775194834

Instagram post 18461849227048296

Instagram post 18461849227048296

Instagram post 18027521249462132

Instagram post 18027521249462132

Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah sem

Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah semakin kuatnya kekuatan ekonomi daerah yg berujung pada lebih besarnya kapasitas pajak daerah (local taxing power). Walaupun demikian, secara empiris bisa dilihat semangat mengumpulkan pajak daerah malah berdampak negatif pada lingkungan usaha di daerah dan bahkan menjadikan daya saing daerah menurun.

UU HKPD disyahkan dengan harapan bukan hanya meningkatkan kapasitas fiskal pajak daerah tetapi tetap menjaga harmonisasi hubungan antar daerah (horisontal) maupun (vertikal).

Semakin marak kegiatan perekonomian di satu wilayah seharusnya mendorong kekuatan pajak daerah, dengan syarat bahwa belanja APBD daerah tersebut, diarahkan untuk mendukung berkembangnya ekonomi atau usaha.

Perbaikan infrastruktur (air bersih, sampah, moda transportasi, listrik) diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan perbaikan kualitas layanan dasar. Jika penerimaan daerah meningkat, sementara infrastruktur pendukung termasuk didalamnya “perijinan” dipersulit (dipermudah dg ongkos tambahan) maka bisa dipastikan kenaikan kapasitas pajak daerah tidak tumbuh sesuai harapan.

Badan Usaha milik negara Adalah Salah satu bentuk

Badan Usaha milik negara Adalah Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyediakan jasa dan barang kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagai badan usaha, keuntungan dan kinerja serta proses bisnis yg baik harus menjadi dasar dalam menjalankan usaha. Tata kelola yg tidak baik, proses bisnis yg curang, akan menyebabkan kelancaran usaha menjadi terganggu, dan keberlanjutan akan sulit diwujudkan.

Kesejahteraan adalah tujuan utama dari segala upaya yg dilakukan, apakah melalui pembentukan badan usaha maupun transfer langsung dana ke masyarakat. Apapun instrumen yg digunakan, harus berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Instagram post 18050817985873083

Instagram post 18050817985873083

Isu kelembagaan menjadi tranding pada saat beberap

Isu kelembagaan menjadi tranding pada saat beberapa lembaga harus memutuskan kebijakan penting untuk menetapkan kepemimpinan. Bisa dibayangkan beban berat bagi lembaga tersebut, jika di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus “rela” di intervensi dan menghasilkan keputusan yg bias.

Dampaknya apa? Yg jelas biaya transaksi akan semakin mahal dan output bahkan outcome dari kebijakan terebut akan jauh dari yg diharapkan. Sebaliknya hidden objective lah yg akan tercapai dan akan memiliki dampak yg berkepanjangan.

Oleh karena itu, kita yakin proses demokrasi yg baik akan menghasilkan produk kelembagaan/kebijakan yg meningkatkan kualitas proses kebijakan dan output bahkan outcome menjadi lebih baik (positive impact). Yuk baca lebih mendalam…💪🏽🙏🏻

Instagram post 18106921627419535

Instagram post 18106921627419535

Instagram post 18038351515886597

Instagram post 18038351515886597

My three grand kids are now growing up with the di

My three grand kids are now growing up with the different passions and interest. Bottom line is that they have a positive value to follow their own destiny. Just do your best kids…Allah swt will guide you….🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Minggu yg penuh dengan aktifitas di berbagai tempa

Minggu yg penuh dengan aktifitas di berbagai tempat yg berbeda, di mulai dari Jakarta, Lomba Bedah APBD, Olah Raga Tennis di lapangan Outdoor Senayan bersama Pak Luki Afirman (Dirjen PK, Kemenkeu), dilanjut dengan Raker Departemen IE di Denpasar, Olah Raga rutin menikmati pagi Pantai Kuta, Raker berlanjut dg Tim Fakultas Ekonomi dan Busines UB.

Selanjutnya balik ke Jkt, mengikuti pertemuan RCE Kemenkeu di Serang, Prov. Banten. Bersama pak Wamenkeu-2 (Mas Tommy) dan Dirjen PK dan Dirjen Perben (pak @astera_prima)…

Selesai acara langsung balik ke jkt dan harus tak a rest di Batu….so wonderful life…çes la vie.
Semoga Allah swt ridlo atas waktu dan pengabdianku…🙏🏾😇

Instagram post 18053987260701022

Instagram post 18053987260701022

Lomba Bedah APBD, mulai 30 Juli sd 1 Agustus sanga

Lomba Bedah APBD, mulai 30 Juli sd 1 Agustus sangat antusias saat diminta jadi Juri. Anak-anak muda saatnya memahami pengelolaan Uang Negara (APBN/D).

Mengapa? Anggaran negara merupakan perwujudan keinginan masyarakat dan pimpinan pemerintahan untuk mencapai cita-cita bersama.

Sebelum APBN/D disiahkan, tentu proses perencanaan harus di lakukan, dg adanya skala prioritas baik sektoral maupun regional. Kenapa pembatasan (melalui prioritas) dilakukan, tentu karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, anggaran harus dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Sisi penerimaan negara: pajak, PNBP, cukai, bea masuk dan keluar merupakan konsekuensi kita sebagai warga negara dimana kita juga berharap negara mengelola (alokasi, distribusi dan stabilisasi) untuk kebaikan bersama.

Sementara belanja, harus mampu mewujudkan apa yg dibutuhkan oleh masyarakat (APBN/D) harus mampu menangkap kebutuhan tersebut dg berbagai metoda (partisipatif, survey, desk analysis, maupun masukan langsung dari masyarakat) dg harapan melalaui anggaran yg ada bisa diwujudkan kebutuhan tersebut.

Pembiayaan merupakan komponen yg menjadi bagian penting dalam APBN. Saat penerimaan negara mengalami relaksasi, tentu pembiayaan menjadi alternatif. Melalui analisis yg mendalam dan pruden, pemeritnah terus berupaya menjamin proses pembangunan terus berjalan dalam situasi apapun…

Ilmu ekonomi terus mengalami perkembangan sesuai d

Ilmu ekonomi terus mengalami perkembangan sesuai dengan problematika yang muncul. Munculnya pandemi 2020, mendorong orang memformulasi ekonomi kesehatan, pajak yg bersifat insentif serta betapa peran pemerintah sangat krusial dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Pendekatan kuantitatif yg pada krisis sekitar tahun 1997, menjadi korban kritik, karena tidak mampu memprediksi kejadian tsb serta dampak besarannya. Muncullah kesadaran bahwa pendekatan kualitatif dan partisipatif lebih bisa mengungkap fenomena yg ada dan lebih banyak melibatkan banyak share holder…dan mampu menjelaskan perilaku (behavior) orang - orang yg terdampak maupun pelaku ekonomi. Bagaimana mereka bereaksi dan penyebab perubahan perilaku lebih bisa dijelaskan.

Kedepan, ilmu ekonomi akan semakin rigit, dan tidak hanya menggunakan kuantitatif atau kualitatif, perilaku masyarakat akan juga menjadi menjadi bagian analisis dalam penyelesaian masalah.

Selama ini keinginan menjadi negara maju di tahun

Selama ini keinginan menjadi negara maju di tahun 2045, banyak yg mengungkapkan langkah dan startegi menuju ke 2045. Pada intinya perlu ada lompatan melalui transformasi perekonomian maupun “cara”mengelola pemerintahan yg terus lebih baik.

Dalam transformasi ekonomi, kata kunci adalah mendorong produktivitas yg lebih tinggi atas setiap proses produksi/kegiatan ekonomi yg dilakukan di masyarakat.

Tugas ini tentu tidak hanya di pemerintah, tetapi juga di masyarakat dan ujungnya adalah sumber daya manusia. Bagaimana manusia Indonesia menjadi pusat perubahan, pusat pembangunan, untuk menghasilkan output ekonomi yg lebih murah (berdaya saing), lebih unik dan mampu memenuhi kebutuhan manusia lainnya (termasuk LN).

Pendidikan adalah salah satu kunci, termasuk dalam pendidikan adalah budaya yg lebih sehat di masyarakat untuk bersaing, untuk menjadi juara. Sehingga pendidikan harusnya berhasil membentuk masyarakat yg confident -percaya diri- serta berani bersaing dg masyarakat lain (termasuk masyarakat dunia). Skill dan knowledge harus di kombinasikan dg bijak dan “fit” agar menjadi manusia yg lebih kompeten, berkarakter dan “comply” pada tata aturan budaya yg berlaku….baca saja deh ya

2 pemikiran sistem ekonomi hampir semua mengetahui

2 pemikiran sistem ekonomi hampir semua mengetahui, yakni kapitalisme dan sosialisme. Dua faham ini, merupakan saham dg 2 kutub yg berbeda. Sejujurnya 2 isme ini, menujukkan sifat dan karakter manusia sesungguhnya. Siapa sih yg tidak ingin paling menonjol? Paling punya daya saing/kompetitif, atau sebaliknya siapa yg selalu ingin sama, setara (tidak berbeda) dg lingkungannya? Dua isme ini memang merepresentasikan karakter manusia, sehingga penganut 2 isme ini sama - sama banyak, dan capaian kesejahteraan masyarakat nya hampir sama.

Satu hal penting lainnya adalah peran negara. Dalam pemahaman sosialis negara lah aktor utama dalam menjalankan program kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga saat pemerintah (yg diamanahi oleh negara) menjalankan dg good and clean, semua program akan berjalan dg baik dan tujuan tercapai. Sebaliknya, jika tidak good and clean, tujuan2 pembangunan akan tidak optimal capaian nya.

Dalam sistem kapitalisme, selain individu menjadi aktor yg kuat dan penting, hukum dan penegakan hukum menjadi aktor penting lainnya, agar yg sedang berkompetisi, patuh pada aturan yg sudah di tetapkan.

GCG yg diimplementasikan akan merubah kepercayaan masyarakat (trust), yg akhirnya berujung pada ketaatan membayar kewajiban (pajak) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam desain kebijakan.

Pendidikan merupakan hal mendasar dalam pembanguna

Pendidikan merupakan hal mendasar dalam pembangunan suatu bangsa. Resto Mezi di Jepang, dengan mengirimkan banyak anak muda belajar di luar negeri, membawa Jepang seperti saat ini. Negeri dengan layanan publik terbaik di dunia.

Komitmen pemerintah berdasarkan TAP MPR, adalah dengan memberikan 20% APBN/D untuk belanja pendidika, sayangnya dengan anggaran pendidikan yg besar, capaian yg diinginkan masih sangat jauh dari harapan. Bahkan dengan negara tetangga, capaian pendidikan mereka lebih baik.

Reform Sektor pendidikan sangat krusial di pemerintah baru nanti, satu hal yg penting kita faham, di Indonesia itu one policy fit for all, tidak bisa…kekhasan daerah perlu dimasukkan dalam desain kebijakan, agar policy tsb betul betul bermanfaat bagi semua…

APBN sebagai anggaran dan belanja negara disusun t

APBN sebagai anggaran dan belanja negara disusun tentu untuk menyelenggarakan amanah UU, Mensejahterakan masyarakat. Didalamnya tentu ada pelaksana anggaran baik kementrian maupun lembaga negara termasuk didalamnya Pemda serta organisasi masyarakat.

Struktur APBN secara umum ada 3 bagian, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan 3 bagian ini sebaiknya dalam 1 Management yg mengintegrasikan pos - pos tsb diatas. Saat penerimaan negara belum sesuai target, maka belanja negara perlu di “rem” dan saat ekonomi memerlukan “bensin” maka belanja perlu di akselerasi. Tentu pembiayaan merupakan bagian penting, terutama saat penerimaan saat itu sedang terhambat. Dengan mengelola 3 pos tsb, APBN di jalankan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana dg pemerintahan baru serta dinamika politik? Seluruh proses APBN harus menjalani proses teknokratis, keandalan para teknokrat sangat diperlukan, setelah itu proses politik berjalan baik dg perlibatan masyarakat serta DPR/D. Sehingga APBN/D adalah produk teknokratis dan politik yg secara umum bisa disebut produk negara atau daerah, buka lagi milik si A dan si B.

Janji politik dari Presiden terpilih siapapun beliau, harus masuk proses teknokratis tsb, dan politik pada ujungnya. Sehingga dengan demikian tidak ada janji politik yg tidak bisa di realisir selama sudah masuk dalam APBN…..sila baca ya

Load More Follow on Instagram

Take a look at one of our exemplary
growth process

Welfare State dan Subsidi

Multiplier Ekonomi Haji

Problematika Pendidikan dan Pembangunan di Indonesia

Menelisik Fenomena Pinjaman Online di Era Digital