Candra Fajri Ananda

Staf Khusus Menteri Keuangan RI

Belum sepenuhnya bumi ini bangkit dari pandemi, kini ancaman krisis energi dan pangan menanti. Ini merupakan imbas terganggunya rantai suplai makanan dunia, naiknya harga komoditas, serta invasi Rusia ke Ukraina.

Pascapandemi, gangguan rantai pasok tak terelakkan akibat aksi saling balas sanksi antara Barat dan Rusia. Alhasil, distribusi beberapa komoditas utama dunia saat ini terganggu. Akibatnya, kelangkaan dan kenaikan tajam harga komoditas tak terbendung.

Ketidakpastian ekonomi global pun kini menjadi keniscayaan. Praktis tidak ada negara yang bisa bersembunyi di balik ancaman krisis. Bahkan, berbagai negara maju di Eropa pun kini tampak rentan didera krisis energi. Terutama saat kawasan tersebut kini mendekati musim dingin yang butuh banyak energi untuk pemanas.

Imbas dari semua gangguan tersebut kini dunia terancam resesi karena inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga komoditas pangan dan energi. International Monetary Fund (IMF) bahkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dari 4,4% menjadi 3,6%. Pemangkasan dilakukan di tengah berlanjutnya kemerosotan kondisi ekonomi global. Selain IMF, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 sebesar 3% secara tahunan. Lebih rendah dari perkiraan semula di akhir tahun lalu, 4,5%.

Penurunan ini diproyeksi berlangsung hingga 2023 dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 2,8%. Begitu juga dalam laporan UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat ke 2,5% di 2022 dan jatuh ke 2,2% di 2023.

Berkaca pada kondisi yang terjadi, IMF dan Bank Dunia juga telah memproyeksikan bahwa sedikitnya terdapat 60 negara yang bakal ambruk akibat resesi global.

Lebih lanjut menurut UNCTD, negara-negara yang terdampak tajam adalah negara berkembang di Amerika Latin dan negara pendapatan lemah di Afrika. Ironisnya, berdasarkan data UNCTAD, Indonesia akan menjadi negara kedua di negara G20 yang paling rugi dalam hal kehilangan potensi ekonomi akibat resesi global.

Resesi di berbagai negara menyebabkan terjadinya penurunan laju ekspor Indonesia karena adanya penurunan permintaan yang secara otomatis dapat melemahkan harga komoditas. Saat ini, sejatinya harga komoditas masih tinggi sehingga mampu memberikan keuntungan bagi nilai ekspor Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif atau pada periode Januariā€”Agustus 2022 mencapai USD34,9 miliar. Nilai ekspor secara kumulatif pada periode tersebut tercatat USD194,6 miliar. Pada Agustus 2022, total nilai ekspor Indonesia mencapai USD27,91 miliar, tumbuh 30,15% year on year (yoy) atau 9,17% secara month to month (mtm).

Capaian tersebut merupakan rekor tertinggi dalam sejarah ekonomi Indonesia. Peningkatan ekspor didorong oleh ekspor migas yang naik 64,46% (yoy) dan ekspor non migas tumbuh 28,39% (yoy). Meski demikian, ancaman resesi dan fluktuasi yang terus terjadi pada harga komoditas dunia akan menjadi ancaman bagi ekspor dan ekonomi Indonesia ke depan, terutama melihat tren pelemahan harga komiditas karena krisis domestik serta kekhawatiran terhadap kondisi resesi ekonomi global.

Dampak Perubahan Suku Bunga

Inflasi yang tinggi saat ini, disikapi oleh bank sentral di berbagai negara dengan menaikkan tingkat suku bunga dan memperketat likuiditas. Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) dan Bank Sentral Inggris (BoE) menaikkan suku bunga masing-masing 75 bps dan 50 bps ke tingkat 3,25% dan 2,25%. Keduanya mengambil langkah tersebut untuk menekan inflasi yang masih tinggi pada level 8,3% yoy (AS) dan 9,9% yoy (Inggris).

Bagi AS, ini merupakan kenaikan suku bunga kelima sepanjang 2022, dengan total 300 bps. Sementara itu, Inggris sudah tujuh kali melakukan kenaikan suku bunga dengan total 200 bps.

Begitu juga dengan Bank Indonesia (BI), memasuki paruh kedua tahun ini, suku bunga acuan BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) kembali dinaikkan sebesar 50 bps menjadi 4,25%. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility dan lending facility sebesar 50 bps, masing-masing menjadi 3,50% dan 5,00%. Kebijakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3,0?1%.

Akibat kenaikan tingkat suku bunga tersebut, peredaran uang di Indonesia mulai mengalami perlambatan. BI mencatat pada Agustus 2022, nilai M2 tumbuh melambat 9,5% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya 9,6% (yoy). Kondisi ini mempengaruhi capaian inflasi yang diperkirakan 6,2%, ternyata mampu di kontrol menjadi 5,95% (September). Bagi dunia perbankan, perlu terus berhati-hati dalam mendorong lending untuk pembiayaan sektor riil dan menjaga produksi tetap berjalan dan berkembang.

Sektor Riil Jadi Kunci

Konsumsi sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena 58% Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor ini. Oleh sebab itu, melalui struktur ekonomi Tanah Air yang ditopang konsumsi domestik membuat peluang Indonesia untuk terseret arus resesi global mengecil.

Berdasarkan survei Bloomberg, tingkat risiko resesi Indonesia hanya 3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan mayoritas negara di dunia. Sebuah negara dikategorikan rentan menghadapi resesi jika angka risiko mencapai 70%. Merujuk hal tersebut maka ancaman resesi ekonomi dunia seyogyanya dapat diantisipasi oleh Indonesia dengan menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki kinerja industri manufaktur.

Ancaman resesi ekonomi adalah gejolak eksternal yang tak cukup apabila dihalau hanya sebatas melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Gejolak ekonomi global ini sewaktu-waktu bisa menguji soliditas serta stabilitas ekonomi Indonesia.

Oleh sebab itu, produktivitas dan kinerja sektor riil sebagai penggerak aktivitas ekonomi perlu distimulus, terutama pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sangat penting bagi pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik, penguatan UMKM dan sektor ekonomi yang berbasis domestik resources demi menuju kemandirian ekonomi Indonesia.

Selain itu, investasi yang juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional nomor dua setelah konsumsi pun perlu didorong oleh pemerintah, terutama investasi skala kecil dan menengah. Hal ini merupakan bentuk upaya pengembangan UMKM agar tetap produktif sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Hal itu karena mendorong investasi skala kecil dan menengah adalah bentuk strategi keluar (exit strategy) dari tekanan resesi yang inklusif dan berkelanjutan.

Investasi skala ini sering terlupakan padahal efektif dalam penciptaan pasar dan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan investasi skala kecil dan menengah di banyak daerah dapat memicu industrialisasi skala menengah yang selanjutnya akan mendorong konsumsi masyarakat.

Sebuah catatan yang perlu menjadi perhatian bahwa di Indonesia, jumlah wirausaha masih di bawah 4% dari jumlah penduduk, jauh di bawah negara-negara dengan jumlah penduduk besar, seperti China dan India, yang rasio jumlah wirausaha terhadap jumlah penduduk mencapai 11-12%.

Upaya penguatan ekonomi domestik adalah kunci bertahan di tengah gejolak ekonomi eksternal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus berupaya mendorong sektor riil mengingat peluang Indonesia sangat besar karena ditopang bonus demografi.

Selain itu, untuk menghasilkan dampak yang lebih masif, pemerintah juga perlu mendorong adanya sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah yang bertujuan menjaga daya beli dan pertumbuhan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendorong geliat pertumbuhan UMKM. Semoga. Lihat Juga: SILPA dan Pandemi

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Senin, 10 Oktober 2022 – 08:03 WIB oleh Candra Fajri Ananda