Pilihan Sulit Pemerintah

Brawijaya Menyapa : Prof, Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc., Ph.D.
September 7, 2016
Merkantilisme, Pajak, dan Resiprokal Kebijakan
September 19, 2016

Hari Raya Kurban yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia tentu memberikan kesan berbeda, meski memiliki inti yang sama, yakni pengorbanan.

Di dalam teori ekonomi dasar, kita belajar bagaimana permasalahan ekonomi bertumpu pada permasalahan kejarangan (scarcity) dan pilihan (choices). Dengan kata lain, saat kita menetapkan suatu kebijakan, pada saat yang sama kita ”mengorbankan” sesuatu yang lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap konsisten terhadap kebijakan yang diambil, termasuk menanggung risiko yang akan muncul sebagai akibat kebijakan yang diambil.
Apalagi pilihan-pilihan kebijakan yang dimiliki pemerintah saat ini tidak banyak, karena masyarakat sudah menunggu dan tidak sabar ingin melihat hasil. Di awal masa jabatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menjanjikan akan mengakselerasi penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan melalui beberapa strategi kebijakan yang terhitung ”bombastis” untuk ukuran Indonesia.

Namun dalam proses perjalanannya, ternyata banyak kejutan yang mengiringi, dimulai dari carut-marut hubungan antara eksekutif dan legislatif, guncangan ekonomi global akibat spekulasi tingkat suku bunga di Amerika Serikat, atraksi politik yang berkausalitas dengan reshuffle kabinet, hingga yang terakhir beberapa kali kita temukan beberapa anomali kebijakan seputar APBN.

Efeknya bermuara pada hasilhasil pembangunan yang cenderung tidak sesuai target, baik dari sudut pandang faktor-faktor fundamental makroekonomi, kinerjarealisasiAPBN yang kembang-kempis , menurunnya kualitas kinerja di beberapa indikator moneter, serta aktivitas politik yang cenderung menjadi semakin sensitif. Mari kita lihat sejenak pada problematika mendasar di lingkup makroekonomi seperti kemiskinan dan indeks rasio gini yang masih belum teratasi.

Sejak Presiden Jokowi menjabat, persentase tingkat kemiskinan sebagaimana data yang dilansir BPS (2016) memang menunjukkan penurunan tipis, dari 10,96% pada September 2014 turun menjadi 10,86% pada Maret 2016. Namun pada angka riilnya, jumlah penduduk miskin justru meningkat, dari semula 27,73 juta jiwa pada September 2014 menjadi 28,01 juta jiwa pada Maret 2016.

Pada sisi indeks gini rasio pun belum menunjukkan tanda-tanda hasil revolusioner yang diharapkan mampu menekan laju ketimpangan. Prestasi yang dicatat hingga saat ini baru berhasil menekan tipis basis poin indeks gini, dari semula di posisi 0,414 pada September 2014 menjadi 0,397 pada Maret 2016.

Faktor-faktor yang mendorong penurunan indeks gini dirasa belum cukup meyakinkan, penyebabnya bukan karena membaiknya tingkat pendapatan masyarakat bawah, melainkan karena lebih banyak didorong faktor pendapatan kelompok masyarakat atas yang sedang lesu akibat perlambatan ekonomi, dan berdampak pada tingkat pengeluarannya yang menjadi sedikit tertahan.

Kesimpulannya, pemerintah belum mampu merenovasi kondisi sosial ekonomi masyarakat karena jumlah penduduk miskin justru meningkat dan indeks ketimpangan masih stagnan jika dibandingkan dengan periode pemerintah sebelumnya. Pekerjaan rumah berikutnya yang tidak kalah beratnya adalah realisasi target penerimaan negara yang berada pada fase cukup mengkhawatirkan, dan berdampak buruk pada kapasitas belanja pembangunan yang bersumberdari APBN.

Penyesuaian neraca keuangan melalui pemotongan anggaran belanja bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan dana transfer ke daerah (dana perimbangan dan dana desa) menjadi sulit dihindari. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menetapkan total pemangkasan anggaran akan mencapai Rp137,6 triliun, dan sangat mungkin akan terus bergerak mengikuti dinamika penerimaan negara.

Padahal, konsumsi (pengeluaran) pemerintah memiliki multiplier effect yang cukup tinggi untuk menunjang aktivitas investasi dan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Perbaikan birokrasi penyerapan belanja yang berhasil dioptimalkan pada tahun ini justru memiliki gap dengan hasil penerimaan yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Hingga penghujung Agustus (28/9), Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melaporkan realisasi penerimaan dari sektor pajak baru terkumpul sekitar Rp 596 triliun (44% dari target APBN-P 2016). Menkeu memang sudah berasumsi pendapatan tahun ini sulit memenuhi ambisi yang dicanangkan, bahkan proyeksi penerimaan paling tinggi dari pajak hanya akan menyentuh kisaran 80%.

Shortfall pajak sementara ini diasumsikan sekitar Rp219- 238,4triliun, yang berarti kinerja tahun ini bisa melampaui rekor shortfall sebelumnya Rp233,5 triliun yang terjadi tahun lalu. Kebijakan tax amnesty yang digadanggadangkan akan meningkatkan penerimaan signifikan nyatanya juga masih cukup rendah realisasinya.

Sesi pertama penarikan tax amnes-ty yang tersisa dalam hitungan hari masih belum menunjukkan tanda-tanda hasil yang signifikan. Tercatat hingga 9 September 2016, dana tebusan yang dihasilkan dari tax amnesty baru terkumpulRp8,25 triliun(5% dari target), dandana repatriasi yang diharapkan menjadi mesin penggerak investasi sementara ini baru terkumpul Rp17 triliun.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah akan sekadar pasrah. Pemerintah dituntut lebih keras lagi untuk belajar melakukan perencanaan yang lebih dinamis. Program- program mendasar harus tetap dilakukan, seperti infrastruktur dasar, listrik, pelabuhan, airport , dan air bersih. Namun, persoalan di lapangan yang dihadapi bukan hanya soal pendanaan, ada lagi soal pembebasan lahan, sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta persoalan kewenangan (biaya transaksinya tinggi).

Kita tidak bisa hanya sekadar menunggu sesuai hukum ekonomi saat budget terbatas. Sebagai solusinya maka kita perlu mendorong agar Bappenas mampu berkolaborasi dengan menyelenggarakan proses perencanaan yang lebih akurat, dan dapat menyusun skala prioritas serta program berdasarkan potensi dampak ke depan (forward) dan ke belakang (backward) yang relatif lebih besar (multiplier), serta disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Kondisi penerimaan yang tengah terguncang serta adanya pemangkasan anggaran belanja pemerintah dan daerah membuat menkeu, kepala Bappenas, serta gubernur Bank Indonesia secara kompak melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk 2016. Untuk saat ini, ketiga institusi kompak menyebut angka 5,1% merupakan target yang paling logis untuk pertumbuhan ekonomi akhir tahun nanti.

Proyeksi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh hasil pertumbuhan di kuartal II/2016 yang mencapai 5,18%, namun kita jangan lupa bahwa perolehan tersebut didorong pertumbuhan pengeluaran pemerintah hingga menopang pertumbuhan agregat sebesar 9,44%. Nah, tentu kita tidak menginginkan pemangkasan anggaran pemerintah akan memukul mundur kembali hasil pertumbuhan ekonomi 2016, sehingga Menkeu mengisyaratkan perlu kehati-hatian dalam menyalurkan belanja (spending quality ).

Kabar dari lingkungan otoritas moneter juga tidak kalah menarik. Peningkatan Non- Performing Loan (NPL) sebagai parameter kredit macet pada awal tahun 2016 serta terjadinya deflasi pada Agustus kemarin, apakah mengindikasikan adanya fenomena penurunan tingkat daya beli atau konsumsi masyarakat? Bisa jadi seperti itulah kondisi riil di tengah masyarakat.

Sebagai informasi, NPL kita pada Semester I/2016 sempat menjadi mimpi buruk bagi kalangan perbankan karena rasionya sempat menyentuh 3,11% pada Mei lalu (OJK, 2016). Kemudian sebulan setelahnya rasio NPL kembali turun menjadi 3,05%. Padahal pertumbuhan penyaluran kredit tengah berada pada fase perlambatan, yang hingga Juli 2016 baru tercatat sebesar 7,7% (year-on-year).

Atas dasar inilah BI melakukan perubahan proyeksi pertumbuhan penyaluran kredit dari kisaran 10-12% menjadi hanya 7- 9%.Pertanyaannya sekarang, apakah memang terjadi masalah pada kualitas kredit yang disalurkan perbankan sehingga terjadi peningkatan NPL di tengah permintaan kredit yang sedang lesu? Sepertinya memang iya. Pada sisi inflasi, kondisi indeks harga konsumen (IHK) sebagai parameter kenaikan harga pada Agustus 2016 memang mengalami deflasi sebesar 0,02%.

BI sejauh ini sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan mengontrol inflasi yang rendah (bahkan deflasi Agustus). Bagi BI, capaian ini mungkin dianggap sebagai prestasi karena sepanjang lima tahun terakhir, pada momen yang sama satu bulan setelah Lebaran Idul Fitri nyaris selalu terjadi inflasi, sedangkan tahun ini menjadi anomali karena tidak terjadi kenaikan harga.

Namun dari sudut pandang menkeu memiliki makna yang berbeda, deflasi terjadi bukan karena penurunan harga melainkan melemahnya permintaan konsumsi masyarakat. Fenomena ini yang perlu diwaspadai, mengingat konsumsi masyarakat masih menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi, sehingga jangan sampai rentetan kejadian ini justru semakin menambah panjang deretan penghambat pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi belanja pemerintah hingga belanja rumah tangga.

Kali ini kita tidak bisa lagi-lagi mengambinghitamkan dampak ekonomi eksternal seperti periode-periode sebelumnya, karena bisa jadi penyebab utamanya bukan dilatarbelakangi masalah eksternal, melainkan kita saja yang belum cukup mandiri dalam berekonomi. Kita dari perwakilan kaum akademisi saat ini mungkin tengah berdebar- debar menanti kebijakan berikutnya dari pemerintah dan otoritas moneter.

Yang bisa kita harapkan untuk saat ini, pemerintah bisa menopang aktivitas investasi di sektor riil agar kembali bergairah melalui belanja- belanja yang strategis yang dapat menunjang kembali daya saing dan produktivitas dalam negeri. Selain topik belanja/pengeluaran pemerintah, faktor regulasi dan proses birokrasi juga perlu pengkajian ulang karena insentif dari paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis sebelumnya, belum tentu secara keseluruhan sudah sesuai dengan perkembangan terkini (perlu regulasi, bukan sekedar deregulasi).

Dari lingkungan moneter, kita tentu berharap setelah ini akan ada reposisi yang menunjang perbaikan kualitas kredit di Indonesia. Perlu ada identifikasi secara empiris mengapa NPL bisa meningkat, serta apa penyebabnya hingga permintaan kredit menjadi lemah, serta pihak perbankan perlu memetakan sektor-sektor apa saja yang perlu menjadi prioritas kredit, yang feasible juga bankable sehingga tidak menggagu kinerja kredit perbankan.

Apalagi BI kemarin sudah menurunkan rasio Loan to Value (LTV) sehingga aksesibilitas kredit semakin terbuka. Harapannya, dengan kembali bergairahnya sektor kredit, semoga ikut mendorong perbaikan kinerja investasi, sehingga bermuara pada menggeliatnya kembali daya beli masyarakat.

CANDRA FAJRI ANANDA
Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *