Seminar

  1. Penyuluhan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, pada Tema :   Strategi dan Kebijakan Pembinaan Perusahaan Rokok Ilegal dalam Rangka Pemberantasan Cukai Ilegal, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2009
  2. Kegiatan Lokakarya (Workshop) Dengan Tema Strategi Dan Kebijakan Pembinaan Perusahaan Rokok Ilegal Dalam Rangka Pemberantasan Cukai Ilegal, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2009
  3. Seminar Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai, Pada Tema : Strategi Dan Kebijakan Peningkatan Cukai Tembakau, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2009
  4. Seminar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, pada Tema : Prospek Pasar Tembakau di Dalam dan di Luar Negeri, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2009
  5. Seminar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Tema Peraturan Barang Kena Cukai (BKC) dan Prosedur serta Pengusahaan Industri Rokok Legal dalam Mendukung UU 39/2008, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2008
  6. Penyuluhan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Tema Penyuluhan Ketentuan Umum di Bidang Cukai bagi Pengusaha, Birokrat dan Akademisi, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2008
  7. Seminar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Tema Dampak Ekonomi Sosial Cukai Tembakau di Jawa Timur, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2008
  8. Seminar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Tema Peranan Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, 2008
  9. Luapan Lumpur Lapindo Dan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, Malang, 5 November 2008,Disampaikan dalam seminar: “ Economic National Discussion” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
  10. Optimalisasi Pemanfaatan Retribusi Daerah (Budgeting)Malang, 23 Maret 2007, Disampaikan dalam seminar Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
  11. Otonomi (Daerah) Dan Pembangunan (Daerah): Harapan Dan Kenyataan, Malang, 15 Mei 2007, Disampaikan dalam seminar National Conference of Economy 9th Series yang diselenggarakan oleh HMJ IESP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
  12. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Dengan Arah Kebijakan Umum Anggaran, Surabaya, 14 Februari 2007 Disampaikan dalam Workshop Nasional “Peningkatan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Rakyat (PSER).
  13. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Lingkar Timur Kota Malang, Malang, 21 November 2007Malang, 12 Nopember 2007,
  14. Alternatif Pendanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsepsi Dan Tantangan, 18 Maret 2007 Disampaikan dalam Seminar Nasional: Krisis Global Dalam Pandangan Kebijakan Publik” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
  15. Prospek Perekonomian Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan (Berdasarkan Sensus Ekonomi 2006)Pasuruan, 19 Juli 2007,Disampaikan dalam seminar Sosialisasi Hasil Sensus Ekonomi 2006, BPS Kabupaten Pasuruan.
  16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Malang, 17 April 2007, Disampaikan dalam seminar:”Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Fungsi Legislasi dan Pengawasan”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntasi dan Bisinis Fakultas, Ekonomi Universitas Brawijaya.
  17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasuruan 2006-2026 Pasuruan, 26 Mei 2007, Disampaikan dalam sosialisasi: “Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasuruan 2006-2026, yang diselenggarakan oleh Sekreatriat Daerah Kabupaten Pasuruan
  18. The IRSA 8th International Conference, Empowering Regional Economic Development Toward Sustainable Poverty Allevation: Good Governance, Financing Development, and the Environment, Universitas Brawijaya, 18-19 Agustus 2006
  19. Perencanaan Pembangunan Daerah, Malang, 15 Oktober 2006, Disampaikan dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah.
  20. Bidang Lain – Lain